PENDIDIKAN BERORIENTASI PADA DUNIA KERJA, SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

PENDIDIKAN BERORIENTASI PADA DUNIA KERJA, SOLUSI DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN

Rendra Ananta Prima Hardiyanta

rendraanantaph@gmail.com

Berbagai permasalahan Pendidikan Teknologi Kejuruan (PTK) pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akhir-akhir ini muncul kembali, antara lain tentang: (1) mutu dan kompetensi lulusan, (2) relevansi kompetensi lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja/industri, (3) kepedulian industri terhadap PTK relatif belum optimal, (4) sarana dan prasarana pendukung pembelajaran belum memadahi.

Pendidikan berorientasi pada dunia kerja merupakan dasar penyelenggaraan pendidikan kejuruan karena pengguna utama dari pendidikan kejuruan adalah tenaga kerja di industri. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 bahwa pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (industri). Jika pendidikan menengah kejuruan ingin efektif, sesuai dengan teori Charles Prosser (1925), maka seluruh kegiatan yang dilaksanakan pendidikan menengah kejuruan harus disesuaikan dengan kondisi di industri dan berorientasi pada demand driven atau permintaan kebutuhan tenaga kerja di industri.

Perubahan/pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan (SMK) sangat diperlukan karena melihat perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat serta kebutuhan dunia kerja yang semakin kompetitif. Jika kurikulum yang ada di SMK tidak berkembang disesuaikan dengan dengan kebutuhan zaman, maka hasil lulusan SMK tidak akan mendapat kesempatan berkompetisi di dunia kerja karena tertinggal dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jika kurikulum tidak dikembangkan maka lulusan SMK tidak dapat menggunakan alat-alat dengan teknologi terbaru. Melihat hal tersebut maka diperlukan pengembangan kurikulum yang diajarkan pendidikan menengah agar setiap hasil lulusan pendidikan menengah kejuruan dapat langsung terserap di dunia kerja.

Secara umum rencana strategis dalam mengatasi permasalahan Pendidikan Teknologi Kejuruan merupakan tanggungjawab bersama. Alternatif yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dalam Pendidikan Teknologi dan Kejuruan adalah sebagai berikut.

a.     Merancang kurikulum berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan oleh industri dengan memperhatikan kebutuhan tenaga kerja di industri serta mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) ditambah dengan keterampilan abad ke 21.

b.        Menignkatkan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid yang ideal.

c.      Menguatkan pengawasan dan evaluasi program sertifikasi guru pada setiap satuan pendidikan menengah kejuruan setiap dua bulan sekali secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan.

d.      Mendorong guru berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian tindakan kelas melalui insentif yang diberikan pemerintah.

e.    Mengoptimalkan peran asosiasi profesi dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dalam dunia pendidikan melalui peningkatan mutu dan standar kompetensi berstandar industri.

f.  Mengoptimalkan sertifikasi kompetensi peserta didik pada setiap satuan pendidikan bekerjasama dengan asosiasi profesi mengacu pada dan Kerangka Kualifikasi Nasiona Indonesia (KKNI).

g.     Mendorong industri mengalokasikan dana lebih minimal 5% dari profit untuk perduli pada pendidikan menengah kejuruan melalui pengadaan sarana dan prasarana termasuk dana riset pendidikan sesuai standar industri guna meningkatkan mutu pendidikan menengah kejuruan.

h.   Mengembangkan technopark dan teaching factory di SMK guna membangun link antara akademisi dan pelaku industri.

i.     Mengoptimalkan teori experiential learning, context teaching and learning, dan work-based learning dalam pembelajaran di kelas.

j.  Sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Mendorong industri menambah intensitas program Corporate Social Responsibility (CSR) sehingga industri merasa ikut bertanggungjawab terhadap kondisi lingkungan sosial budaya maupun kesejahteraan masyarakat setempat.

k.        Meningkatkan koordinasi antara Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Kementrian Ketenagakerjaan, dan Kementrian Pendidikan dalam hal pelaksanaan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan.

Permasalahan yang muncul di lingkungan Pendidikan Teknologi Kejuruan tidak lepas dari penyimpangan-penyimpangan terhadap teori Pendidikan kejuruan yang efektif menurut Charles Prosser, sehingga untuk mengatasi permasalahan yang ada juga harus merujuk membali pada prinsip Pendidikan kejuruan yang efektif menurut Charles Prosser. Selain berbagai rencana strategis di atas terdapat implikasi yang dapat gunakan sebagai alternative megnatasi permasalahan PTK merujuk pada 16 prinsip Pendidikan Kejuruan menurut Charles Prosser (1925) yaitu sebagai berikut.

1.      Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja :

1. Sekolah mengusahakan menciptakan ekosistem pendidikan yang serupa dengan Industri dimana siswa nantinya akan bekerja.
2. Sekolah membuat layout yang mirip dengan industri.
3. Sekolah menyelenggarakan pelajaran sesuai waktu di Industri. Contoh: masuk jam 7.00 pagi hingga jam 16.00 sore.
4. Sekolah menyelenggarakan disiplin dan budaya kerja sesuai dengan industri
5. Sekolah menerapkan aturan reward and punishment dalam lingkungan sekolah.
   
   

2.      Pendidikan kejuruan akan efektif hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja :

1. Sekolah bekerjasama dengan industri dalam pengadaan alat dan bahan
2. Industri menyediakan alat dan bahan serta menilai kulaitas alat di sekolah
3. Pemerintah membiayai pengadaan alat sesuai standar di Industri
   
   

3.      Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri :

1. Sekolah menerapkan sistem Problem Based Learning
2. Siswa turut aktif dalam kegiatan pemecahan masalah. Tanpa peran aktif siswa program tidak akan berjalan
3. Industri memberikan izin penelitian/praktik di lokasi/bengkel
4. Menerapkan Model Pendidikan Magang, Cooperative Learning, dan Work Based Learning.

4.      Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi :

1. Siswa memilih sendiri mata pelajaran yang ingin dipelajarinya
2. Sekolah menyediakan fasitas yang bisa diakses siswa 24 jam jika perlu kapan saja melalui izin.
3. Orang tua ikut mendukung kegiatan yang sudah diprogramkan oleh sekolah.

5.      Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya :

1. Industri menyediakan kuota yang banyak khusus untuk siswa yang berprestasi melalui beasiswa
2. Sekolah menyampaikan Standar kompetensi yang akan dicapai dan harus dicapai setelah pelaksanaan pendidikan di SMK.
3. Pemerintah membuat kebijakan tentang hubungan Sekolah dengan Industri mengenai kerjasama dan beasiswa.

6.      Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan dalam pekerjaan nantinya:

1. Sekolah mengoptimalkan Pendidikan Sistem Ganda
2. Sekolah mengoptimalkan Teaching factory

7.      Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan:

1. Mengekfektifkan Uji Kompetensi Guru untuk menjaga kualitas guru
2. Pemerintah membentuk badan pengawas dan evaluasi penggunaan Tunjangan Sertifikasi Guru
3. Pemerintah membuat kebijakan tentang wajib guru mengikuti forum assosiasi profesi
4. Siswa memahami pentingnya proses pembelajaran di SMK yang disesuaikan dengan Industri.
5. Menonaktifkan guru yang sudah tidak produktif dan tidak relevan dengan memberikan pesangon sebagai modal usaha.
6. Mengoptimalkan guru-guru yang produktif dan kompeten untuk menyiapkan siswa memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahlian dan tantangan masa depan.

8.      Pada setiap jabatan ada kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja pada jabatan tersebut:

1. Pemerintah mensosialisasikan kepada khalayak tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang diakui secara Nasional bahkan Internasional, yaitu kompetensi minimal yang harus dikuasai untuk bekerja pada bidang tertentu
2. Mengoptimalkan Sertifikasi Profesi Berbasis Okupasi/Jabatan
3. Mengoptimalkan peran serta Badan Nasional Sertifikasi Profesi

9.      Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar (memperhatikan tanda-tanda pasar kerja):

1. Lembaga Pendidikan (Sekolah) menjalin hubungan yang baik dengan industri sebagai pengguna untuk mencari informasi terkini tentang kebutuhan tenaga kerja, kompetensi kerja amsa depan, dan proses penerimaan tenaga kerja.
2. Sekolah menyiapkan alur kaderisasi tenaga kerja dari awal masuk sekolah hingga masuk dunia kerja
3. Sekolah menyiapkan bimbingan karirer untuk siswanya dilihat dari tujuan dimana dia akan bekerja.

10.  Proses pembinaan kebiasaan yang efektif pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata (pengalaman sarat nilai):

1. Sekolah mengoptimalkan pembinaan dan pelatihan implementasi teaching factory yaitu pekerjaan nyata dibawa ke dalam pembelajaran.
2. Siswa perberan aktif dan memahami bahwa kuaitas produk yang dihasilkan harus dapat bernilai jual.
3. Guru mengikuti forum assosiasi profesi untuk meningkatkan skill dan keterampilan dalam teori maupun praktik.

11.  Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi pelatihan pada suatu okupasi (jabatan) tertentu adalah dari pengalaman para ahli pada okupasi(jabatan) tersebut:

1. Guru melakukan studi kompetensi minimal yang harus dikuasai siswa pada prodi tertentu dengan melakukan observasi kepada praktisi ahli di lingkungan industri sesuai dengan bidang yang digeluti.
2. Sekolah mensosialisasikan kompetensi yang akan diajarkan, yang sedang diajarkan, dan yang akan diajarkan kepada siswa dan orang tua siswa.
3. Industri memberikan kemudahan kepada guru/dosen untuk melakukan observasi mengenai kompetensi inti yang harus dimiliki pegawai/karyawan di lingkungan industri.
4. Pemerintah memberikan alokasi dana dan mengatur kebijakan khusus untuk penelitian kompetensi inti setiap Industri di Indonesia.

12.  Setiap okupasi/jabatan mempunyai ciri-ciri isi yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya:

1. Sekolah harus dapat membagi mata pelajaran yang wajib dan yang mewarnai program studi dan mata pelajaran yang merupakan pilihan peserta didik sendiri.
2. Industri menetapkan kompetensi, tugas pokok, kewajiban, dan fungsi tiap komponen industri harus dideskripsikan secara jelas dan terbatas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan saling menyalahkan.
3. Sekolah mengajarkan tentang pembagian job di Industri dan bagaimana bekerja secara kolaboratif di dalam sebuah perusahaan besar.
4. Guru seharusnya dapat mendidik anak didiknya agar memiliki rasa loyal yang tinggi terhadap pekerjaan.
5. Guru seharusnya dapat mengembangkan minat dan bakat siswa sesuai dengan kemampuan siswa.

13.  Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang mememerlukan dan memang paling efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan:

1. Sekolah memberikan fasilitas asuransi kesehatan (BPJS) kepada siswanya
2. Sekolah memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dengan melengkapi fasilitas sesuai dengan Undang Undang K3.
3. Sekolah memberikan fasilitas Bimbingan konseling yang rutin dan berkelanjutan selain untuk membantu memecahkan permasalahan siswa juga dapat mengarahkan siswa setelah lulus dari pendidikan kejuruan apakah ingin bekerja atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi ssuai minat dan kemampuan siswa.

14.  Pendidikan kejuruan akan efisien jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut:

1. Guru menguasai psikologi pendidikan peserta didik, karakteristik siswa, dan gaya belajar siswa.
2. Guru memiliki kompetensi kepribadian sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya.
3. Guru seharusnya menguasai metode yang tepat untuk digunakan pada saat pelajaran di kelas maupun pelajaran praktik di lab.
4. Siswa seharusnya selalu aktif dalam segala kegiatan pengembangan diri/ekstrakurikuler yang ada di sekolah agar mendapatkan kemampuan dan pengalaman lebih berupa softskill yang tidak diajarkan di kelas.
5. Sekolah mengalokasikan dana khusus untuk perlombaan penelitian tindakan kelas.
6. Pemerintah mengalokasikan dana khusus untuk perlombaan penelitian tindakan kelas.

15.  Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar:

a.   Sekolah menyediakan videotron atau papan pengumuman yang berisikan tentang kondisi keuangan sekolah yang dapat diakses oleh siapapun di lingkungan sekolah sehingga pengawasan terhadap kebijakan yang dilakukan sekolah dapat dipantai setiap saat.

b.   Sekolah menyampaikan kondisi keuangan sekolah melalui web sekolah. Transparansi dan akuntabilitas dana akan menarik perhatian seluruh stakeholder pendidikan kejuruan, harapannya seluruh stakeholder pendidikan kejuruan juga ikut membantu terciptanya pendidikan kejuruan yang berkualitas dan kompeten untuk kesejahteraan bersama.

16.  Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.:

a.  Pembukaan program keahlian didasarkan atas permintaan atau analisis kebutuhan tenaga kerja di Industri.
b.  Sekolah merancang dan mensosialisasikan cost unit untuk setiap program keahlian per siswa sehingga dapat diketahui berapa kebututuhan dana untuk mencetak/meluluskan seseorang dengan kompetensi tertentu dan dapat bekerja dalam bidang tertentu.

3. Industri bertanggungjawab dengan penyediaan bantuan alat dan bahan yang relevan dan berorientasi pada masa depan.
4. Orang tua murid seharusnya ikut serta dalam memfasilitasi pendidikan kejuruan minimal dengan menyapkan barang-barang keperluan sekolah sehingga siswa sudah siap menerima materi ketika berada di sekolah dan juga motivasi agar siswa bersemangat dalam belajar.
5. Pemerintah bersama dinas perdagangan dan perindustrian menyediakan inkubator usaha kecil untuk menampung lulusan sekolah kejuruan yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga tetap terjamin kelangsungan hidupnya.

REFERENSI:

Anonim. (2019). 16 Philoshopy Pendidikan Kejuruan (Teori Prosser). Diakses dari http://staffnew.uny.ac.id/upload/130681037/pendidikan/Teori%20Prosser-PTK%20Mg2.pdf

Presiden Republik Indonesia. (1990). Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah Kejuruan. Diakses Dari  http://www.bphn.go.id/data/documents/90pp029.pdf

Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Sofyan, Herminarto. (2016). Materi Kuliah Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Universitas Negeri Yogyakarta.